Minggu, 02 April 2017

Ekonomi Sulsel 2017

MENAKAR EKONOMI SULSEL 2017*)

 

Agussalim



Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali ke jalur (on the track) setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2016, ekonomi Sulsel bertumbuh cukup kuat di angka 7,41%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (7,17%). Angka ini juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02% dan menempati posisi keempat tertinggi secara nasional sesudah Provinsi Papua, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Fakta ini setidaknya terungkap pada acara Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sulsel yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel beberapa hari yang lalu. Tentu saja, ini adalah kecenderungan yang positif dan pencapaian yang cukup impresif, di tengah perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dan stabil.
Dari sisi lapangan usaha, membaiknya ekonomi Sulsel dikontribusi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta perdagangan besar dan eceran yang bertumbuh paling akseleratif, dikisaran 9,85% - 13,63%. Meski demikian, sumber pertumbuhan masih berasal dari sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi. Keempat sektor ini menyumbang lebih dari dua pertiga (68,5%) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sedangkan dari sisi penggunaan, masih bersumber dari konsumsi masyarakat seiring dengan keyakinan konsumen yang meningkat dan daya beli yang terjaga. Sebaliknya, perdagangan dengan daerah dan negara lain, tampaknya belum memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulsel. Defisit neraca perdagangan (impor berada di atas ekspor) masih terus terjadi meneruskan tren beberapa tahun terakhir. Ekspor dan impor juga menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, pada tahun 2017 diperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor seiring dengan membaiknya ekonomi negara mitra dagang dan meningkatnya harga komoditas global. Peningkatan ini diharapkan dapat memangkas defisit neraca perdagangan.
Secara khusus, sektor industri pengolahan tampaknya perlu mendapat perhatian. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB masih relatif kecil, dan bahkan relatif stagnan. Tahun 2016, kontribusinya hanya sebesar 13,92%, sedikit meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya (13,71%). Dengan kata lain, proses transformasi ekonomi di Sulsel bergerak lamban. Ke depan, daerah ini perlu segera mendorong diversifikasi industri pengolahan dan mempercepat hilirisasi industri untuk mengoptimalkan nilai tambah sumberdaya alam, sambil memperkuat dukungan sumberdaya manusia, teknologi dan inovasi, logistik dan infrastruktur.
Lalu, bagaimana dengan tahun 2017? Diproyeksikan ekonomi Sulsel akan bertumbuh lebih kuat di kisaran 7,6 – 7,8%, seiring dengan kian membaiknya ekonomi nasional dan global. Meskipun pemerintah hanya memasang target pertumbuhan ekonomi Nasional 5,1% (sebagaimana tercantum di dalam asumsi dasar APBN 2017), akan tetapi berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) optimis di angka 5,2% hingga 5,4% karena kecenderungan membaiknya investasi dan konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, serta membaiknya kinerja ekspor. Pada saat yang sama, mengikuti proyeksi World Economic Outlook, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh 3,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 3,1%. Optimisme ini didasarkan pada kian membaiknya harga komoditas tambang (baja, nikel, batubara, dll.) dan komoditas perkebunan (CPO, kakao, kopi, dll.), serta membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok.
Kondisi eksternal yang semakin membaik tersebut, menularkan optimisme bagi perekonomian Sulsel. Membaiknya harga komoditas andalan ekspor Sulsel (seperti nikel, kopi, kakao, udang, dll.) dan adanya pembangunan berbagai infrastruktur (seperti jalan dan jembatan, bendungan, pembangkit lsitrik, jaringan kereta api, dll.) menjadi alasan mengapa ekonomi Sulsel diperkirakan bertumbuh lebih kuat di tahun 2017. Indeks tendensi konsumen dan indeks tendensi bisnis yang juga cenderung meningkat, turut mendukung optimisme tersebut.
Efek lebih lanjut dari membaiknya perekonomian Sulsel tampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Selama periode Agustus 2015 – Agustus 2016, TPT menurun dari 5,95% menjadi 4,80% atau secara absolut menurun sebesar 34.345 orang. Capaian ini patut diapresiasi mengingat TPT tetap menurun di saat jumlah angkatan kerja meningkat 4,72% dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik 1,98 poin. Penurunan TPT sesungguhnya masih berpeluang diturunkan ke level yang lebih rendah, jika sekiranya: (1) momentum pertumbuhan ekonomi terus terjaga pada tren positif; (2) industri pengolahan bertumbuh lebih akseleratif melalui diversifikasi dan hilirisasi industri; dan (3) jenis industri yang dikembangkan bisa lebih padat modal. Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa sektor industri (mencakup industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi) menyumbang 26,60% terhadap PDRB Sulsel akan tetapi hanya menyerap 7,66% dari seluruh tenaga kerja. Secara implisit, jenis industri di Sulsel tidak cukup padat modal.
Salah satu tantangan yang patut diwaspadai di tahun 2017 adalah pergerakan laju inflasi. Meskipun sepanjang tahun 2016, tingkat inflasi relatif terkendali (2,94%), namun tingkat inflasi di awal tahun 2017 relatif cukup tinggi, yaitu masing-masing 1,12% (Januari) dan 0,75% (Februari). Angka ini lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang masing-masing hanya 0,97% dan 0,23% pada periode yang sama. Tingginya angka inflasi, terutama dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah (administered price), seperti kenaikan harga BBM subsidi (premium dan solar) dan non-subsidi (pertalite dan pertamax), kenaikan tarif dasar listrik (akibat pencabutan subsidi 900 KV), dan kenaikan biaya administrasi kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). Kebijakan ini berpotensi memberikan pukulan ganda terhadap harga di kelompok volatile food, yang selama ini sudah cukup tinggi. Sedikitnya dalam satu dekade terakhir, kelompok volatile food selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi di Sulsel.

Situasi ini perlu diantisipasi melalui berbagai upaya, terutama memantau pergerakan harga bahan makanan dengan melakukan koordinasi dengan para produsen dan distributor besar untuk memastikan jaminan pasokan. Koordinasi dengan pihak Bank Indonesia juga diperlukan untuk mengendalikan inflasi inti (core inflation) melalui penerapan berbagai instrumen kebijakan Bank Indonesia. Untuk mengefektifkan koordinasi dimaksud, peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu lebih diintensifkan. Bagaimanapun, laju inflasi – yang ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum – selalu “memukul” masyarakat klas bawah. Daya beli mereka akan tergerus yang berakibat pada menurunnya taraf hidup mereka. Itulah sebabnya, mengapa inflasi - bersama dengan pengangguran - seringkali disebut sebagai penyakit kembar ekonomi makro. Intinya, inflasi harus diwaspadai sepanjang tahun 2017.
*) Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tribun Timur, 23 Maret 2017