AGUSSALIM: DUNIA PERENCANAAN

Dosen FEB UNHAS dan Tenaga Ahli TGUPP Sulsel

Pertama kali Saya mengetahui tentang Seko sekitar bulan Oktober 2013, ketika sebuah stasiun TV swasta nasional menayangkan sebuah film dokumenter mengenai Seko, sebuah wilayah di Kabupaten Luwu Utara. Seperti halnya dengan Saya, banyak orang yang takjub dengan tayangan tersebut, bukan hanya karena alam Seko yang begitu indah, hasil alamnya yang melimpah, diantaranya kopi yang konon merupakan salah satu kopi terbaik di Indonesia, tetapi juga karena akses yang begitu sulit untuk menjangkau wilayah tersebut.

Untuk sampai ke wilayah Seko, dibutuhkan waktu 1-2 hari dari ibukota Kabupaten Luwu Utara, Masamba, itupun harus menggunakan ojek berupa sepeda motor trail yang ongkosnya paling mahal di Indonesia (Rp 700.000 atau hampir sama dengan setengah bulan Upah Minimum Regional Sulsel ketika itu). Mengapa begitu mahal, karena harus mengarungi jalan yang lebih pantas disebut kubangan lumpur. Kondisi jalan yang tidak membaik menyebabkan ongkos ojek ini terus meningkat, dan pada tahun 2018 telah menembus angka Rp 1,5 juta per sekali trip.

Akses yang sulit ke Seko bukan hanya karena bentang alamnya yang bergunung-gunung, namun juga karena sekian lama infrastruktur jalan ke wilayah tersebut tidak pernah dibangun dan dipelihara. Tentu saja, Seko bukanlah gambaran wajah infrastruktur Sulsel secara keseluruhan. Ini hanyalah deskripsi karikaturis untuk menggambarkan bahwa masih ada wilayah di Sulsel yang sangat terisolir dan belum dapat dijangkau dengan mudah.

Seko merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terdiri atas 12 desa dengan luas wilayah 2.109,20 Km² (28,14% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Utara) dan jumlah penduduk 13.185 jiwa (4,25% dari total penduduk Kabupaten Luwu Utara). Itu sebabnya, Seko memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya 6 jiwa per Km². Kondisi ini menjadikan Seko sebagai wilayah dengan savana yang luas. Sebagian besar wilayah Seko terletak di Pegunungan Kambuno dan berada diketinggian 1.109 meter di atas permukaan laut. Saat ini, masyarakat di sana menggantungkan hidupnya pada bertani, berkebun dan beternak kerbau.

Keseluruhan potret ini telah menjadikan Seko sebagai lokus kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Membuka akses bagi wilayah Seko telah menjadi pilihan kebijakan yang dianggap strategis. Sejauh yang bisa diamati, ada kalkulasi ekonomi dan keberpihakan sosial di balik kebijakan ini. Secara ekonomi, Seko dipandang memiliki potensi sumberdaya alam yang bernilai ekonomi (hasil hutan, pertanian, padang rumput, dan wisata alam) dan sangat potensial untuk mengembangkan komoditas kopi, hortikultura, dan peternakan sapi/kerbau. Sedangkan secara sosial, penduduk Seko adalah komunitas yang terisolir dan mereka selalu mengidentifikasi diri sebagai masyarakat yang belum merasakan dan menikmati manfaat pembangunan sejak Indonesia Merdeka. Membuka akses bagi masyarakat Seko dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Selain itu, secara geografis, wilayah ini juga sangat strategis karena merupakan pertemuan tiga provinsi di Pulau Sulawesi. Seko yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, membuka aksesibilitas wilayah Seko akan memberikan dampak yang signifikan bagi terciptanya konektivitas wilayah di Pulau Sulawesi. Meminjam bahasa Gubernur Nurdin Abdullah, Seko akan menjadi jalur segitiga emas yang nantinya menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah (melalui Kabupaten Sigi) dan Sulawesi Barat (melalui Kabupaten Mamuju). Dengan gambaran seperti itu, Seko diproyeksikan dapat tumbuh menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Sulsel di masa depan.

Untuk itulah, Pemerintah Sulsel telah dan akan menggelontarkan dana ratusan milyar rupiah untuk membangun infrastruktur jalan sejauh 130 Km yang  menghubungkan Masamba dengan Seko. Untuk menunjukkan komitmen dan kesungguhannya terhadap pembangunan Seko, Gubernur Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu telah menjajal jalur tersebut dengan mengendarai kendaraan roda empat, sekalipun jalur tersebut masih dalam tahap pengerasan. Yang paling menarik, Gubernur Nurdin Abdullah bahkan memilih wilayah Seko sebagai tempat untuk menikmati malam pergantian tahun.

Mengapa di tangan Gubernur Nurdin Abdullah, Seko mendapat perhatian serius, padahal selama puluhan tahun wilayah ini sama sekali tidak dilirik oleh para pengambil kebijakan. Dari perspektif perencanaan, tampaknya Gubernur Nurdin Abdullah tidak ingin menerapkan perencanaan incremental, tetapi lebih memilih untuk mempraktekkan perencanaan proaktif. Gubernur Nurdin Abdullah tidak memilih untuk sekedar melanjutkan kebijakan lama, tetapi justru lebih memilih kebijakan yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Sebuah kebijakan yang meskipun bersifat top-down tetapi lebih diorientasikan untuk menutup kesenjangan antara apa yang terjadi sekarang dengan apa yang diinginkan di masa depan.

Tentu saja, ini mudah dimengerti. Sebab, kebijakan seperti ini lebih berpeluang meninggalkan legacy, sesuatu yang disadari dan dipahami dengan baik oleh Gubernur Nurdin Abdullah. Secara politik, legacy semacam ini penting untuk mendongkrak popularitas, melahirkan apresiasi dan dukungan publik, serta meninggalkan kesan positif di memori khalayak. Ini sudah dipraktekkan oleh Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng selama dua periode menjadi Bupati, dengan meninggalkan sejumlah legacy, yang kemudian ternyata sangat berguna bagi perjalanan karir politik Nurdin Abdullah berikutnya. Atas legacy itulah, kepercayaan dan dukungan publik terhadapnya terus mengalir dan mengantarkannya untuk merebut kursi Gubernur Sulsel pada PILKADA tahun 2018 yang lalu.

Untuk membangun legacy yang kuat atas Seko, skenario pembangunan wilayah Seko akan dilakukan secara berkelanjutan. Membuka akses dengan membangun infrastruktur jalan merupakan langkah awal. Sejumlah langkah berikutnya telah dipersiapkan, termasuk membangun sarana dan prasarana ekonomi, mengembangkan peternakan sapi/kerbau, mengembangkan tanaman hortikultura dan perkebunan, mengembangkan pariwisata, mengelola hutan produksi, dan sebagainya.

Sekiranya semua skenario pembangunan Seko dapat direalisasikan, maka Gubernur Nurdin Abdullah sedikitnya akan menorehkan tiga catatan keberhasilan sekaligus: mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan sumber baru bagi pertumbuhan ekonomi Sulsel. Menarik untuk kita tunggu…

Makassar, 3 Februari 2020